RAKERGAB 25 JANUARI 2010

KESIMPULAN

RAPAT KERJA/RAPAT DENGAR PENDAPAT GABUNGAN

KOMISI II DPR RI, KOMISI VIII DPR RI, KOMISI X DPR RI

DENGAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

SENIN, 25 JANUARI 2010

1. Disepakati Pembentukan PANJA Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dengan komposisi masing-masing sebanyak 15 (limabelas) anggota dengan masa tugas selama 1 (satu) bulan, dengan catatan :

a. Mengakomodir CPNS yang teranulir;

b. Pengangkatan CPNS agar mengakomodasi Rapat Gabungan tanggal 7 Juli 2008 dan tanggal 3 Februari 2009;

c. Terkait dengan kesejahteraan Guru perlu melibatkan Gubernur, Bupati/Walikota;

d. Perlu mengakomodasi Guru Non APBN/APBD, baik pada satuan pendidikan negeri dan swasta;

e. Memperhatikan pendekatan status dan pendekatan kesejahteraan.

2. Disepakati terkait permasalahan STT SETIA akan ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR

(Sumber : Setjen DPR RI)

PP 48/2005 jo PP 43/2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

PP 48 tahun 2005 adalah Peraturan Pemerintah yang mengakomodir Tenaga Honorer menjadi CPNS yang kemudian di revisi melalui PP 43 tahun 2007. Kedua PP ini sangat diskriminatif terhadap Tenaga Honorer non APBN/D, oleh karena itu Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan PP baru yang mengakomodir Tenaga Honorer non APBN/D menjadi CPNS. PP 43 tahun 2007 pasal 6 ayat 2 : Tenaga Honorer yang bekerja pada Instansi Pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, baru dapat diangkat menjadi CPNS apabila semua tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi CPNS sebelum tahun anggaran 2009.

Tahun 2009 telah lewat, tapi masih ada beberapa PEMDA di Indonesia tidak mengemban amanah PP tersebut. DPC FTHSNI Karawang berharap Pemerintah Pusat bertindak tegas kepada PEMDA yang tidak melaksanakan amanah PP tersebut, karena kalau dibiarkan saja akan berakibat negatif terhadap Tenaga Honorer non APBN/D dalam prosesnya menjadi CPNS.

Solusi yang ditawarkan FTHSNI kepada Pemerintah pusat : SEGERA TERBITKAN PP BARU YANG MENGAKOMODIR TENAGA HONORER NON APBN/D SECEPATNYA.... HARGA MATI.....................!!!!!!!!!!!!!!

FTHSNI TAGIH JANJI PAK SBY

Hasil Show of Force di Jakarta
18-19 Agustus 2009

Seluruh jajaran DPP FTHSNI memaksimalkan target untuk bisa mencapai dan memperoleh hasil yang memuaskan bagi seluruh anggota FTHSNI. Perlu kita sampaikan terlebih dahulu syukur kita kepada Allah karena yang kita targetkan Allah meridhoi sehingga dari berbagai penjuru sudah memberikan sinyal-sinyal yang sangat positif bagi Tenaga Honorer Non APBN/APBD. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden SBY semoga apa yang kita dapat segera terwujudkan dalam waktu dekat ini, berdasarkan hasil konsolidasi tim lobi FTHSNI dari Mendiknas, Menpan dan Istana Negara.

Hasil dari MENDIKNAS dan MENPAN
Bahwasanya data Tenaga Honorer Non APBN/APBD telah dikirim oleh Mendiknas kepada Menpan berdasarkan sisa seluruh Tenaga Honorer setelah MS A yang terpayungi saat itu oleh PP 48 jo PP 43 tahun 2007 sudah dikirim ke BKN dan MENPAN tertanggal 22 Juli 2009 yang dikirim langsung oleh Bp. Samto (Ditprodik Mendiknas) dan di BKN sudah langsung diterima oleh Ibu Masni (Biro Pengembangan dan Formasi) Pejabat Eselon I BKN dan hal ini dibenarkan oleh Ibu Siti Abdillah di BKN Lt. 12, sedangkan di Kementerian PAN data tersebut juga diterima langsung oleh Deputi SDM Bp. Ramli Naibaho yang ditanda tangani oleh Bp. Samto Ditprodik Mendiknas di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2009 tertanda Bp. Ahmad Dasuki. Kemudian selebihnya tentang perlindungan khususnya bagi Tenaga Pelayanan Dasar Guru agar nantinya terpatok pada jumlah 24 jam yaitu dengan Permendiknas No. 39 tahun 2009 yang baru disahkan tanggal 30 Juli 2009 dan tinggal menunggu publikasinya. Kemudian mengenai pendataan khusus tidak akan ditunda-tunda lagi, pendataan akan dilakukan lewat BPS (Badan Pusat Statistik) Tenaga Honorer mulai Bulan September – Desember 2009, dan tidak akan terjadi di 2010. karena BPS menyampaikan tidak mau kalau hal ini dilakukan sampai 2010.

Hasil Dari Istana Negara
Bahwasanya Bp Presiden SBY telah mendengarkan dan telah membaca Surat dari DPP FTHSNI serta telah mengeluarkan memo untuk segera disahkan PP bagi Tenaga Honorer Non APBN/APBD yang ditindaklanjuti dengan surat yang dikirim langsung ke Menpan dan BKN untuk proses rekruitmen secepatnya. Bukti ekspedisi penindaklanjutan tersebut pada surat perintah bernomor : B-4044/Setneg/D-5/08/2009 tanggal 19 Agustus 2009, dan nanti pada waktu dekat ini setelah surat tersebut di cap, DPP FTHSNI akan menerima pengiriman surat baik secara resmi maupun fax seperti yang disampaikan oleh Bp. Usman Hamdani Kepala Bag. Aparatur dan Ketenagakerjaan Biro Pengaduan Masyarakat, yang berdekatan langsung dengan Bp. Presiden menangani masalah Tenaga Honorer Non APBN/APBD.

Mengenai PP
PP sebetulnya sudah selesai dan sudah jadi dan sudah diserahkan kepada pembuat kebijakan, tinggal menunggu waktu dan saat untuk diundangkan dan diregulasikan. Hal ini akan dilakukan setelah pelantikan Bp. Presiden SBY untuk menjabat sebagai Presiden RI periode berikutnya.

Kemudian setelah Ketua umum DPP FTHSNI membacakan hasil tim lobi, secara serentak seluruh anggota FTHSNI yang hadir di depan istana memberikan ucapan selamat melalui SMS kepada Bp. Presiden SBY yang telah sukses memenangkan Pilpres dalam satu kali putaran.


Karawang, 23 Agustus 2009

DPC FTHSNI KARAWANG

Pertemuan dengan KOMNAS Pendidikan

Setelah menghadiri pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Karawang tanggal 5 Agustus 2009, perwakilan Pengurus DPC FTHSNI Karawang langsung meluncur ke Wisma Nugrasantana Jl. Jenderal Sudirman Kav 7-8 Jakarta Pusat untuk menghadiri acara pertemuan DPP FTHSNI dengan KOMNAS Pendidikan. Pertemuan yang dihadiri oleh Pengurus DPP, DPD Banten, DPD DKI Jakarta dan DPC Karawang yang membahas tentang rencana show of force FTHSNI tanggal 18, 19 dan 20 Agustus 2009 menghasilkan 2 point kesimpulan, yaitu :

1. Percepatan keluarnya kebijakan(PP) yang mengakomodir pengangkatan tenaga honorer non APBN/APBD.
2. Penambahan penjelasan salah satu pasal yang mengatur tentang kewajiban pengajar untuk melaksanakan tatap muka 24 jam. Adapun usulannya yaitu bahwa kewajiban tatap muka 24 jam tidak berlaku bagi tenaga honorer non APBN/APBD yang akan diangkat CPNS dan hanya berlaku bagi PNS yang akan melaksanakan Sertifikasi

Demikian hasil pertemuan kami dengan KOMNAS Pendidikan agar ditindaklanjuti kepada instansi terkait (MENPAN).

PELANTIKAN DPRD, 5 AGUSTUS 2009

Sebanyak 50 Anggota DPRD terpilih hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Karawang Hasil Pemilu Tahun 2009 Masa Jabatan 2009-2014. Prosesi pelantikan anggota DPRD dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Karawang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (5/8).

Proses pelantikan para anggota DPRD terpilih tersebut juga menandakan berakhirnya masa tugas para anggota DPRD periode 2004-2009, termasuk unsur pimpinan DPRD. Berdasarkan hasil musyawarah antara dua partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak, Karda Wiranata dari Partai PDI Perjuangan terpilih sebagai Pimpinan DPRD Sementara dan Yoes Taufik dari Partai Demokrat sebagai Wakil Sementara.

Sebagai unsur pimpinan DPRD sementara, keduanya akan memimpin hingga terpilihnya pimpinan DPRD yang definif, dan memiliki tugas pokok untuk memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi dan kelengkapan DPRD, dan menyusun rancangan tata tertib DPRD. Selain itu, mereka pun harus menyiapkan proses untuk melakukan pemilihan pimpinan DPRD definitif secepatnya.

Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Karawang mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD terpilih yang telah dilantik, serta terimakasih kepada para anggota DPRD yang telah berakhir masa jabatannya atas kerjasamanya bersama Pemerintah Daerah. “Rakyat Karawang tentunya telah merasakan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bupati Dadang S. Muchtar mengharapkan kepada anggota DPRD baru untuk dapat meneruskan jalinan kerjasama yang baik yang telah berlangsung selama ini, serta segera membentuk perangkat kelengkapan DPRD karena telah banyak tugas yang telah menanti untuk diselesaikan. “Diantaranya masih terdapat 3 Raperda serta pembahasan KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2010,” jelasnya.

Bupati juga mengharapkan mereka untuk benar-benar dapat mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Karawang sekaligus meningkatkan disiplin dalam bertugas. Untuk itu, Bupati mengajak para anggota DPRD baru untuk membuka lembaran baru dengan meningkatkan disiplin dan tepat waktu, khususnya dalam setiap kegiatan Rapat Paripurna DPRD. “Terlebih Kabupaten Karawang saat ini telah menuju ke arah penciptaan Good and Clean Government, dan karenanya mari kita bangun kerjasama yang baik,” tambahnya.

Pimpinan Sementara DPRD, Karda Wiranata mengatakan bahwa selaku pimpinan sementara, pihaknya akan segera membentuk dan menyusun tata tertib serta perangkat kelengkapan DPRD, Komisi, dan Panitia Musyawarah, sehingga dapat terbentuk dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. “Oleh karena itu, kami harapkan dukungan sepenuhnya dari seluruh anggota DPRD Karawang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Karawang,” tambahnya.

Ketua DPRD 2004-2009, H. Endi Warhendi mengatakan, kinerja anggota DPRD periode 2004-2009 telah memperlihatkan kinerja yang optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya daerah yang telah belajar ke Kabupaten Karawang sebanyak 99 kali. Jumlah tersebut belum termasuk kunjungan yang dilakukan ke Pemkab Karawang. “Sepanjang tahun 2004-2009, DPRD telah membahas 37 raperda, 8 rekomendasi DPRD, 52 Keputusan DPRD, 98 Keputusan Pimpinan DPRD, serta telah melakukan rapat kerja,” jelasnya.

Pelantikan anggota DPRD Kab. Karawang periode 2009-2014 yang dihadiri oleh pengurus DPC FTHSNI Kab. Karawang berjalan dengan lancar dan aman. Adapun perwakilan DPC FTHSNI Kab. Karawang yang menghadiri acara pelantikan tersebut adalah : Ruslan Abdulgani (Ketua), Junaedi Abdillah (Wk. Ketua 1), Abdul Haris (Sekretaris) dan Ujang Rahmat Hidayat (Dep. Kerjasama dan Hubungan Luar).

Berikut adalah nama-nama anggota DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014. Partai Hanura: 1. H. ALI MUKADAS SAID, SH, 2. RUSDI PRAJA. Partai Gerindra: 1. Ir. ADE SUHARA, 2. AJANG SUPANDI, 3. RAMDANI SUDRAJAT, 4. ROYKE BENTA SAHETAPY, 5. Ir. H. DANU HAMIDI, 6. Ir. IBRAHIM CASTUMIHARJA. Partai Keadilan Sejahtera: 1. Drs. KARMIN, 2. NANDA SUHANDA, SE, MM, 3. MUMUN MAEMUNAH, S.Si.Apt, 4. DEDI SUDRAJAT, SP, MM, 5. BUDIWANTO, S.Si, MM, 6.dr. ATA SUBAGJA DINATA. Partai Amanat Nasional: 1. BAMBANG MARYONO, ST. Partai Kebangkitan Bangsa: 1. NENENG SITI FATIMAH, 2. H. ISAK ISKANDAR, 3. H. ACEP SUYATNA, SH, 4. AHMAD ZAMAKHSYARI, S.Ag.

Partai Golongan Karya: 1. ENDANG KURNIADIN, 2. H. WARMAN, 3. SAEPUDIN PERMANA, 4. DADANG M. TAMIN, 5. DIDIN SAEPUDIN, 6. MULYANA AFFANDI, 7. IWAN KUSTIAWAN, 8. Ir. TEDDY LUTHFIANA. Partai Persatuan Pembangunan: 1. Drs. H. EDY JUNAEDI. Partai Bulan Bintang: 1. NURLELAH SARIPIN, 2. dr. SUHERNO HENDRA PERMANA, 3. Hj. NURLATIFAH. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1. ACE SOPIAN MUSTARI, 2. KARDA, 3. NYI SEKAR ARUM, 4. UMAN RUSMANA, 5. H. TONO BAHTIAR, SP, 6. AYAT, 7. Drs. SALIM ATMAJA, 8. LUDY AMALUDIN, 9. DEDEN IRWAN RISHADI. Partai Bintang Reformasi: 1. UNANG SUNANDANG, SE bin H. OTA SASMITA. Partai Demokrat: 1. LINA ROSLINA, 2. H. ABAS HADIMULYANA, 3. MUHTAR, SH, 4. ASEP OKI TAHKIK, S.Ag, 5. H. AHMAD RIFA'I, 6. NURJAMAN bin H. MOH.RESAN, 7. YOES TAUFIK, 8. PENDI ANWAR S., 9. BUDIANTO.

PERJUANGAN

Perjuangan kita sudah mulai terlihat titik terangnya.
Ayo, rapatkan barisan, kuatkan kekompakan kita!!
Bersatu demi tujuan bersama kita, PNS !!!!!